Peraturan Pemerintah



Tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN

Peraturan Menteri Pertanian No. 57 tahun 2015
Tentang Pemasukan-Pengeluaran Pakan asal Tumbuhan ke & dari wilayah RI

Peraturan Menteri Pertanian No. 36/2016
PENGKAJIAN KEAMANAN PAKAN PRODUK REKAYASA GENETIK

PNBP Pertanian No 35 / 2016
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

Peraturan Menteri Pertanian No 34/Permentan/PK.210/7/2016
ttg pemasukan karkas,jeroan dan/atau olahannya kedalam eilayah negera RI

Peraturan Menteri Perdagangan No 21 tahun 2016 
Tentang Acuan Harga Jagung di Petani

Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 tahun 2016
Tentang Ketentuan Impor Jagung

Ttg Perubahan atas Peraturan menteri Keuangan No 267 thn 2015
Ttg Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan ternak dan Pakan ikan yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan PPN

Peraturan Menteri Keuangan No 267/tahun 2015
KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN TERNAK, BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN_TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN Menimbang PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/ M-DAG/PER/7 /2015 
TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR

UU Peternakan dan Kesehatan Hewan No 41 Tahun 2014 
Perubahan atas UU No. 18 Tentang Peternakan & Keswan

UU Kelautan dan Perikanan No 32/2014
KELAUTAN

tentang Putusan Uji atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007


Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2012
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Yang Berlaku pada Kementerian Pertanian

Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.011/2012
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara
Terhadap Impor Tepung Gandum 

Peraturan Menteri Pertanian No. 27/Permentan/OT.140/12/2012 (link is missing)
Penghentian Pemasukan Dan/Atau Produk Unggas dari Negara Australia
Kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Permentan No. 24 tahun 2012
PEMBUKAAN PEMASUKAN UNGGAS DAN/ATAU PRODUK UNGGAS DARI NEGARA AUSTRALIA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Surat Edaran Badan Karantina No. 9029/KH.410/L/II/12
Pelarangan Unggas dan Produk Unggas dari Australia

  Surat Edaran Gubernur Jatim No. 530/20746/012/2012
Perubahan Ijin Bongkar

Peraturan Menteri Perdagangan No. 59/M-DAG/PER/9/2012 
pengganti Peraturan No. 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Angka Pengenal Impor

Peraturan Menteri Perdagangan No.27/M-DAG/PER/5/2012 
Angka Pengenal Impor

Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.011/2012
Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-KOREA Free Trade Area (AKFTA)
 
Peraturan Menteri Keuangan No. 117/PMK.011/2012
Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-CHINA Free Trade Area (ACFTA)
 
Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.011/2011
Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan
No. 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang & PembebananTarif Bea Masuk Atas Barang Impor

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 95/PJ/2010
penegasan perlakuan pajak pertambahan nilai atas barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang diekspor dan barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai
 
UU PPN No 42 Tahun 2009
TENTANG. PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/PERMENTAN/OT.140/4/2009
Pemasukan & Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan/atau Jeroan Dari Luar Negeri

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/4/2009
Syarat dan Tatacara Pendaftaran pakan

Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2007
Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PeraturanMenteriKeuanganNomor 132/PMK.010/2005
PROGRAM HARMONISASI TARIF BEA MASUK 2005-2010 TAHAP KEDUA

Peraturan Pemerintah No 57/2015
HIBAH KEPADA DAERAH

KeputusanMenteriPertanianNomor: 242/Kpts/OT.210/4/2003
Pendaftaran dan Labelisasi Pakan
 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001
Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000
STANDARDISASI NASIONAL
 
UU Anti Monopoli  dan Persaingan Usaha No 5 tahun 1999
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT