Senin, 11 Desember 2017

Budi Daya Akuakultur Baru Tergarap 20 Persen

Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) Rokhmin Dahuri melantik kepengurusan MAI Korda Lampung di aula Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Sabtu (9/12).
Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) Rokhmin Dahuri melantik kepengurusan MAI Korda Lampung di aula Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Sabtu (9/12).




REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Prof Rokhmin Dahuri mengatakan, salah satu keunggulan komparatif Indonesia pada jenis usaha akuakultur yakni budi daya perikanan. Namun, ironisnya pemanfaatan budidaya akuakultur yang potensinya sangat besar di Nusantara ini, hanya mampu tergarap sekitar 20 persen, selebihnya masih tertidur.


"Nilai ekonominya sekitar 200 miliar dolar AS, artinya itu besar sekali Rp 1.700 triliun. Padahal, APBN kita Rp 2.400 triliun apalagi dilihat dari potensi tenaga kerja. Persoalannya, sampai saat ini kita belum bisa menggunakan secara optimal, secara garis besar baru sekitar 20 persen," kata Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) Prof Rokhmin Dahuri seusai pelantikan pengurus MAI Korda Lampung dan Seminar Nasional Akuakultur di Universitas Lampung, Sabtu (9/12).



Potensi yang besar tersebut, ia mengatakan artinya peluang bagi pemerintahan dan rakyat untuk mengejar pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak hanya sekitar lima persen saja, tapi bisa tujuh persen, karena lapangan kerja bisa tercipta lebih luas lagi. Salah satu peluang yang bisa cepat yakni dibudidaya, karena modal relatif kecil.



Ia memaparkan budidaya rumput laut modalnya Rp 40 juta lahannya dua hektare lalu hasilnya Rp 4 juta per orang per bulan. Kedua, rakyat daripada membuat komputer lebih siap budidaya. 



Ketiga, panennya cepat, seperti rumput laut 45 hari sudah panen, kepiting soka enam bulan panen. Jadi solusi jangka pendek budi daya perikanan sangat menawarkan dan menjanjikan. Solusi jangka panjang, berbicara akuakultur bukan hanya protein tapi farmasi, untuk biofuel, jenis industri lain.



Kenapa terhambat, kata dia, karena regulasinya bukan seperti di negara maju pemerintah mendorong kemajuan dan pertumbuhan. Regulasi di zaman sekarang ini seperti LSM yang ekstrem kanan lingkungan, ini tidak boleh, itu tidak boleh. 



Menurut dia, yang dilarang yang ekspor benurnya tapi benih dari Lombok yang lobster itu seharusnya disebarluaskan ke wilayah NKRI untuk dibudidayakan, itu menjadi solusi yang mujarab.



Rokhmin mengatakan, harga udang dalam 10 tahun terakhir ini masih relatif baik, sekitar lima dolar AS ukuran 60 ekor per kilogram, biaya produksi udang per kilogramnya sekitar Rp 37 ribu. Jadi, masih sangat bagus karena permintaan udang masih cukup bagus. 



"Saya optimistis dari segi pasar bagus sekali. Lalu udang bisa diindustrikan, artinya produknya tidak hanya beku atau fresh, tapi bisa dijadikan produk lainnya. Peluang pasanya menganga tinggal kita kemampuan produksinya saja," katanya.



Mengenai penyakit udang yang dikeluhkan petambak, menurutnya hanya kurang disiplin. Ketika di kementerian, ia mengeluarkan SK impor indukan fanamed harus dari Hawai. "Tiba-tiba ada kongkalikong pejabat dan pengusaha yang ingin jalan pintas impor dari Thailand dan Cina, jadi ambruk," ujarnya.



Ia berharap setiap kabupaten mempunyai alat uji sebelum benur (udang) itu disebarkan diketahui apakah mengandung penyakit atau tidak. Benih atau benur itu menentukan 60 persen keberhasilan budidaya, kalau benurnya sudah segar, 60 persen sudah berhasil. Kalau benurnya sudah mengandung penyakit, 60 persen gagal. Kedua, layout tambak, antara input dan output harusnya di tempat berbeda.



Sekarang ini, ujar Rokhmin, banyak petambak masukkan dari satu tempat itu saja. Jadi, padahal pakan yang ditebarkan di tambak yang disebarkan tidak 100 persen jadi udang, ada yang jadi limbah (waste), yang mengeluarkan pencemarkan dirinya sendiri atau limbah organik. 



"Saran saya, ketika air tambak itu keluar, jangan langsung dibuang ke sungai dan laut, harusnya dialirkan dulu ke tambak-tambak yang ada rumput lautnya, ada bandengnya, yang ada moluskanya, karena tiga jenis mahkluk hidup tersebut sifat makannya filterpidder (menyaring air), sehingga airnya yang keluar sudah bersih," papar Rokhmin. 

Sumber : Republika

Senin, 04 Desember 2017

SNI PAKAN IKAN: GPMT Usul Premium dan Suplemen Dibedakan

Bisnis.com, JAKARTA -- Gabungan Pengusaha Makanan Ternak mengusulkan agar standard nasional Indonesia (SNI) dibedakan untuk pakan ikan premium dan untuk pakan ikan tambahan alias suplemen.
Usulan itu merespons rencana pemerintah yang akan menerapkan SNI wajib untuk pakan ikan dari saat ini bersifat sukarela dengan ketentuan kandungan protein minimal 24%.
Ketua GPMT Denny D. Indradjaja mengusulkan SNI pakan ikan premium berlaku untuk pakan berprotein tinggi minimal 25% dengan harga Rp9.000-Rp10.000 per kg. Pakan ini biasanya digunakan oleh pembudidaya ikan berskala besar dan pembudidaya ikan laut, seperti kerapu, kakap putih, dan bawal bintang.
Adapun SNI pakan suplemen berlaku untuk pakan berprotein rendah berkisar 16%-22% dengan harga Rp4.500-Rp5.500 per kg. Pakan ini umumnya digunakan pembudidaya ikan air tawar atau payau berskala tradisional dan semi intensif, seperti bandeng, nila, dan patin.
"Pembagian ini perlu untuk mengakomodasi daya beli pembudidaya ikan berskala besar dan berskala kecil," kata Ketua GPMT Denny D. Indradjaja saat dihubungi, Selasa (4/4/2017).
Ketua Divisi Akuakultur GPMT Haris Muhtadi menambahkan syarat kandungan protein minimal 24% dalam ketentuan SNI sukarela selama ini kurang sesuai dengan kebutuhan pembudidaya berskala kecil.
"Petani (pembudidaya) demi harga dan situasi lapangan biasanya minta pabrik memproduksi pakan dengan kandungan protein 17%," tuturnya.
Para pembudidaya berskala kecil --umumnya membudidayakan ikan-ikan herbivora, seperti bandeng, nila, gurami, dengan makanan utama plankton dan tanaman-- biasanya menggunakan pakan berprotein rendah sebagai campuran.
"Atau, ketika harga ikan rendah dan ikan belum laku dijual, mereka tetap keep ikan di kolam dan diberi pakan protein rendah agar tidak menyedot biaya produksi," jelas Haris.
Sumber : bisnis

Penjualan Pakan Perikanan Semester I/2017 Turun



Bisnis.com, JAKARTA - Di luar perkiraan, penjualan pakan perikanan budi daya turun hampir 11% pada semester I/2017. Pelemahan permintaan pakan udang menjadi pemicu utama.
Data Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) menyebutkan volume penjualan pakan perikanan Januari-Juni hanya 759.552 ton, terpangkas 10,7% dari realisasi periode sama tahun lalu.
Permintaan pakan udang anjlok 37,3% (year on year) menjadi 124.494 ton selama paruh pertama tahun ini. Sementara itu, konsumsi pakan ikan berkurang 2,7% (y-o-y) menjadi 635.058 ton.
Ketua Divisi Akuakultur GPMT Haris Muhtadi membantah dugaan yang menyebutkan penurunan penjualan pakan pabrikan akibat peralihan konsumsi ke pakan ikan mandiri yang digagas pemerintah.
"Di pakan udang tidak ada pakan mandiri, sedangkan pakan ikan relatif tidak turun. Pakan ikan ada pakan mandiri, tetapi jumlahnya juga kecil sekali," katanya kepada Bisnis, Rabu (15/11/2017).
GPMT menduga koreksi permintaan pakan udang berkaitan dengan pelepasan tambak plasma PT Central Proteina Prima Tbk. (CP Prima) menjadi tambak mandiri sejak setahun lalu.
"Farm CP [CP Prima] internal yang dalam kondisi normal bisa menyerap 100.000 ton per tahun, sekarang menjadi nol," kata Haris.
Direktur Pemasaran CP Prima Hendri Laiman mengonfirmasi dugaan itu. Saat dihubungi, dia mengemukakan seluruh penjualan pakan perikanan sebanyak 260.000 ton selama semester I/2017 disumbang oleh penjualan ke pembudidaya-pembudidaya eksternal atau free market.
Kontribusi lebih besar berasal dari pakan ikan, sedangkan permintaan pakan udang turun dan menjadi penyebab stagnasi penjualan pakan CP Prima paruh pertama tahun ini. "Kalau ikan, ada kenaikan sedikit," tutur Hendri.
Sumber : bisnis

Senin, 20 November 2017

GPMT Workshop 2017




Dalam rangka menjalankan amanah Kongres GPMT (Gabungan Perusahaan Makanan Ternak), Badan Pengurus (BP) beserta beberapa perwakilan dari Komisariat Daerah (Komda) melaksanakan Workshop yang diadakan di Belitung 25-27 Oktober 2017.

        Hadir dalam workshop tersebut Ketua Umum GPMT periode 2016 - 2020, Desianto B. Utomo, empat orang ketua, M. Tevi Melviana, Denny D. Indradjaja, Johan dan Timbul Sihombing serta sekretaris ekskutif Askam Sudin.  Menyukseskan workshop tersebut, hadir pula perwakilan dari Komda Sumatera Utara, Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur dan juga Komda Sulawesi dan Kalimantan.

        Yang menarik dari acara workshop ini adalah keterlibatan dua sponsor yaitu FKS Multi Agro dan Transcon Indonesia yang memberikan update bahan baku dunia dan juga informasi seputar fasiltas penyimpanan bahan baku di pelabuhan. Dengan infromasi seputar penyimpanan bahan baku di pelabuhan ini, maka biaya yang tinggi di pelabuhan dapat dikurangi. Diskusi tampak sangat aktif, karena didukung oleh nuansa saling membutuhkan baik dari supplier maupun user. Para sponsor saat ini sudah menjalin kerjasama intensif dengan sebagian besar anggota, sehingga tidak ada lagi “jarak” untuk diskusi dan bertukar pikiran.

        Wokshop ini digelar pertama kalinya sejak kongres berlangsung tahun lalu.  “Sedikit agak terlambat memang, karena kesibukan masing-masing sehingga workshop baru bisa  dilaksanakan sekarang”, kata Desianto. 

        Selain membahas detail serta mengevaluasi dari 18 amanah Kongres yang lalu, workhop kali ini mengusung thema : ‘Facing the Challenges to Secure the Future’. Amanah kongres yang telah dirumuskan saat itu menjadi tugas segenap anggota GPMT untuk menjalankannya demi kebaikan masa mendatang, meskipun banyak sekali tantangan yang dihadapi industri hari ini. Satu-persatu amanah tersebut dibahas dan dievaluasi dan dikaji lagi apakah masih relevan dengan situasi sekarang.

        Beberapa tantangan saat ini seperti kebutuhan jagung, harga ayam dan telur yang masih sering dibawah HPP (baca : Harga Pokok Produksi), AI versi baru, dan masih banyak lagi persoalan yang dihadapi industri menjadikan cambuk untuk lebih meningkatkan efisiensi di tiap perusahaan anggota.
        Anggota harus jeli menghadapi situasi ini supaya bisnis tetap eksis di masa mendatang, sehingga niat baik anggota GPMT untuk memajukan bangsa melalui peningkatan gizi masyarakat akan terwujud.

        Acara ini diakhiri dengan keliling Belitung – Kotanya Laskar Pelangi, serta berkunjung ke rumah adat Belitung sehingga antar anggota menjadi lebih akrab.  Tak lupa mencicipi Mie Belitung serta makanan serta penyajiannya khas Belitung yang ada persamaannya dengan daerah Sumatera Selatan menjadikan acara workshop ini tak terlupakan.

Kamis, 02 November 2017

Cara Mudah Cek HS Code Online

Masuk ke portal INSW (Indonesia National Single Window) di http://eservice.insw.go.id/

Dalam website INSW tersebut sudah ada bermacam-macam fitur, yaitu  :

Indonesia National Trade :
Repository Ini adalah gudangnya data perdagangan, salah satunya membahas mengenai HS code information, lartas information, dll

Trade Simulation :
Pada fitur ini kita dapat mengetahui kira-kira berapa total nilai pajak dan pabean yang harus dibayarkan kepada negara

Manifest Information : 
Fitur ini digunakan untuk melakukan pengecekan data manifest barang import kita, posisi produk import kita ada dimana.

Exchange Rate : 
Pada page ini kita dapat cek kurs pajak pabean yang berubah setiap seminggu sekali setiap hari Rabu.


Masuk ke page INSW : 

Klik INDONESIA NTR (Seperti Gambar 1) –> HS CODE INFORMATION  –> Klik di bagian parameter pilih BTBMI – Description in Indonesian (Gambar 2) –> Masukkan kata pada Key words dalam Bahasa Indonesia, contoh APEL (Gambar 3). Akan muncul berbagai macam jenis HS code dengan content apel.
Contoh : Apel kering (Gambar 4)
Cari HS Code yang dibutuhkan, INGAT : di Indonesia untuk eksport/import memakai aturan Tarif nasional yaitu HS dengan digit berjumlah 8 digit.
Atau bisa masukkan langsung HS Code - nya untuk mencari BM dan PPN nya.


INSW
Gambar 1
INSW2
Gambar 2
INSW3
Gambar 3
INSW4
Gambar 4

Rabu, 13 September 2017

Ternak dan Bahan Pakan Ternak Kena PPN?

hasil ternakPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 31 Desember 2015 telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. PMK Nomor 267/PMK.010/2015 berlaku pada tanggal 8 Januari 2016.

Pada dasarnya ternak, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, merupakan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.  Hewan ternak yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Sapi Indukan.Peraturan ini menyebutkan beberapa kriteria yang dijadikan acuan ternak yang dibebaskan PPN sehingga ternak yang tidak termasuk dalam kriteria tersebut dapat dikenakan PPN.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kriteria apa saja yang diterapkan silahkan kunjungi
Peraturan Menteri Keuangan - 267/PMK.010/2015

Ketentuan terkait kriteria tersebut di atas  dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/PMK.010/2016. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/PMK.010/2016 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 267/PMK.010/2015 yang ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2016, hewan ternak yang dibebaskan pengenaan PPN tidak hanya berlaku untuk sapi indukan.

Apa saja kriterianya hewan ternak tersebut? Dan bagaimana perlakuan atas penyerahan yang telah terjadi sebelum peraturan ini berlaku? Silahkan kunjungi link berikut untuk mengetahuinya
Peraturan Menteri Keuangan - 5/PMK.010/2016
Sumber : Ortax